MAKALAH PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dosen Pengampu: Dr.H.Tatang Astarudin,S.Ag.,S.H.,M.Si. Nanang Koyim,S.H.,M.H. Disusun Oleh kelompok 8 : Tiya Pospitawati 1143050161 Totoh Wildan Tohari 1143050162 Yopi Supartika 1143050170 JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan harus segera ditumpas.
Penjelasan Oposisi. Menurut salah seorang pakar politik, Eep Saifullah Fatah, pengertian oposisi adalah setiap ucapan atau perbuatan yang meluruskan kekeliruan sambil menggaris bawahi dan menyokong segala sesuatu yang sudah benar. Oleh karenanya, makna oposisi adalah melakukan kegiatan pengawasan atas kekuasaan politik yang bisa keliru dan bisa
Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, adalah: • Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah. • Jaksa. • Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang di¬angkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan. Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus.
Oleh: Jafar Ali Barsyan, S.H.*) Persaingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan dan sebagainya. Persaingan merupakan sebuah lembaga yang erat sekali kaitannya dengan sistem ekonomi kapitalis, karena persaingan memberikan motivasi Namun, terdapat dua cara mengatasi pemberontakan di Indonesia. Pertama adalah upaya militer, seperti Operasi Militer 17 Agustus dan Operasi Pagar Betis. Kedua adalah melalui upaya diplomasi dan negosiasi. Dalam hal ini, upaya diplomasi untuk menumpas DI/TII di Aceh dan diplomasi RMS di Maluku. . 91 454 249 219 446 395 444 373

usaha menjatuhkan pemerintah yang sah adalah